Anggota DPR Tolak Hapus QRIS & GPN: Desakan Pertahankan Infrastruktur Pembayaran Digital Nasional

Jakarta, [Tanggal Publikasi] – Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang tengah dibahas DPR RI menimbulkan polemik. Sejumlah anggota dewan menolak usulan penghapusan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) dari draf RUU tersebut. Mereka menekankan pentingnya mempertahankan infrastruktur pembayaran digital nasional yang telah terbukti efektif dan inklusif.

Perdebatan ini muncul setelah beberapa pihak menyuarakan kekhawatiran terkait potensi monopoli dan kendala kompetisi jika QRIS dan GPN tetap menjadi standar utama. Namun, anggota DPR yang menolak penghapusan kedua sistem tersebut berpendapat bahwa manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya.

Argumen yang Diajukan Anggota DPR:

• Peningkatan Inklusi Keuangan: QRIS dan GPN telah berhasil mendorong inklusi keuangan di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan perbankan konvensional. Penghapusan kedua sistem ini akan mengancam akses keuangan bagi jutaan masyarakat.
• Penguatan Ekonomi Digital: QRIS dan GPN merupakan pilar penting dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia. Penghapusannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi digital dan daya saing Indonesia di kancah global.
• Kedaulatan Nasional: Penggunaan QRIS dan GPN memastikan Indonesia memiliki kontrol atas sistem pembayarannya sendiri, mengurangi ketergantungan pada sistem asing dan memperkuat kedaulatan digital nasional.
• Efisiensi dan Keamanan: Kedua sistem tersebut telah terbukti efisien dan aman dalam transaksi pembayaran digital. Penghapusannya berpotensi meningkatkan biaya transaksi dan risiko keamanan.

Kekhawatiran Terkait Monopoli:

Meskipun mengakui pentingnya QRIS dan GPN, beberapa anggota DPR juga mengakui kekhawatiran terkait potensi monopoli. Mereka mendorong pemerintah untuk memastikan kompetisi yang sehat dan mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen. Solusi yang diusulkan meliputi:

• Peningkatan Regulasi: Penguatan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah monopoli dan memastikan transparansi dalam operasional QRIS dan GPN.
• Pengembangan Sistem Pembayaran Alternatif: Dukungan pengembangan sistem pembayaran alternatif yang inovatif dan kompetitif untuk memberikan pilihan yang lebih luas bagi konsumen.
• Pemantauan Berkelanjutan: Pemantauan berkelanjutan terhadap kinerja QRIS dan GPN oleh lembaga pengawas yang independen untuk menjamin keadilan dan efisiensi.

Kesimpulan:

Perdebatan seputar penghapusan QRIS dan GPN dalam RUU PPSK mencerminkan kompleksitas dalam mengembangkan infrastruktur keuangan digital. Meskipun ada kekhawatiran terkait monopoli, mayoritas anggota DPR yang menolak penghapusan tersebut menekankan manfaat yang lebih besar dari kedua sistem tersebut bagi inklusi keuangan, ekonomi digital, dan kedaulatan nasional. Jalan tengah yang berfokus pada peningkatan regulasi dan pengembangan sistem alternatif tampaknya menjadi solusi yang paling tepat untuk memastikan keberlanjutan dan perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia.

Kata Kunci: QRIS, GPN, RUU PPSK, DPR RI, Pembayaran Digital, Ekonomi Digital, Inklusi Keuangan, Monopoli, Kedaulatan Digital, Infrastruktur Keuangan.

Call to Action: Apa pendapat Anda tentang perdebatan ini? Berikan komentar Anda di bawah ini dan bagikan artikel ini kepada teman-teman Anda!